JAKARTA - Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia saat ini hendaknya bisa dijadikan momentum untuk mereformasi total sistem pendidikan nasional (Sisdiknas).
Dengan memafaatkan digital, biaya pendidikan bisa digratiskan dan anggaran pendidikan bisa digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan guru.
"Inilah momentum bagi pemerintah menjadi pandemi sebagai pintu gerbang untuk memulai proses reformasi total terhadap sistem pendidikan kita," kata Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Anis Matta dalam diskusi Gelora Talk bertajuk 'Sekolah Tatap Muka, Dilema Pendidikan di Tengah Pandemi Tak Berujung' di Jakarta, Rabu (15/9/2021) petang.
Dalam situasi pandemi saat ini, menurut Anis Matta, pemerintah bisa membuat satu program sistem pendidikan nasional baru di era digital.
Pemerintah bisa mengembangkan infrastruktur digital, sehingga akses terhadap pendidikan dan pengetahuan kepada seluruh masyarakat tidak dibatasi sama sekali.
"Sebenarnya di era digital ini, pendidikan sudah bisa gratis. Pada waktu yang sama ada banyak anggaran pendidikan kita yang bisa dipakai untuk meningkatkan gaji guru, begitu juga meningkatkan kualitas guru, mutu pun juga bisa kita tingkatkan, serta akses kepada pengetahuan lebih tidak terbatas," ujarnya.
Diskusi yang ditayangkan secara live streaming di Channel YouTube Gelora TV ini dihadiri narasumber Tokoh Pendidikan Indonesia Prof. Arief Rahman, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana, serta Ketua Forum Aksi Guru Indonesia, Aktivis Aliansi untuk Pendidikan dan Keselamatan Anak Iwan Hermawan.
Tokoh Pendidikan Indonesia Arief Rahman menjelaskan, prinsip pendidikan di masa pandemi Covid-19 adalah kesehatan dan keselamatan menjadi nomor satu. Sehingga, semua pihak harus disiplin, baik di rumah maupun di sekolah.
"Semua pihak harus bisa menyesuaikan diri dalam kondisi pandemi dan jangan memaksakan. Dinas Pendidikan, sekolah dan orang tua harus ada kerja sama menegakkan aturan selama pembelajaran tatap muka (PTM) berlangsung," kata Arief Rahman.
Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana mengatakan, pendidikan adalah kebutuhan dasar masyarakat, namun tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah saja, apalagi dalam situasi pandemi Covid-19 saat ini.
"Pendidikan tidak bisa diserahkan kepada satu sektor saja, misalkan Dinas Pendidikan. Tetapi harus menjadi sebuah gerakan bersama, sebagai insan bertakwa kita bermohon agar pandemi ini akan berakhir," kata Nahdiana.
Nahdiana menyadari bahwa pembukaan sekolah tatap muka saat ini menimbulkan pro kontra, karena menyangkut keselamatan anak didik terutama yang belum mendapatkan vaksinasi.
"Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan melakukan upaya-upaya secara masif persiapan ke seluruh jenjang pendidikan. Mudah-mudahan anak-anak kita yang sedang memulai sekolah ini dengan rasa aman dan nyaman karena. Mari sama-sama membuat kontrol sosial, monitoring sosial, kita fokuskan kesuksesan melawan pandemi," katanya.
Ketua Forum Aksi Guru Indonesia, Aktivis Aliansi untuk Pendidikan dan Keselamatan Anak Iwan Hermawan meminta pemerintah daerah mematuhi regulasi yang telah dibuat pemerintah pusat mengenai pembukaan kembali sekolah tatap muka, disamping aturan yang dibuat IDI dan KPAI.
