Kaji Wacana Amandemen UUD 1945, Kelompok DPD di MPR Soroti Presidential Treshold

- Kamis, 16 September 2021 | 14:17 WIB
Dialog Kebangsaan DPD RI bertema Wacana Amandemen UUD 1945  (Syafril Amir)
Dialog Kebangsaan DPD RI bertema Wacana Amandemen UUD 1945 (Syafril Amir)

JAKARTA – Kelompok DPD di MPR menyelenggarakan Dialog Kebangsaan untuk membahas rencana amendemen UUD 1945 yang saat ini bergulir sebagai salah satu wacana ketatanegaraan di Indonesia, Kamis (16/9/2021). 

Dalam dialog tersebut, Kelompok DPD di MPR berharap agar amendemen harus memberikan kontribusi yang besar pada kondisi bangsa dan negara Indonesia.

Sekretaris Kelompok DPD di MPR M. Syukur menjelaskan, terkait wacana amendemen UUD 1945, DPD RI mengkaji isu-isu yang terkait dengan amendemen tersebut, mulai dari adanya calon presiden perseorangan, Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN), ataupun penguatan DPD RI.

“Amendemen ini bisa menjawab persoalan-persoalan saat ini. Bukan hanya soal DPD RI saja, tetapi semua hal. Kalau hanya soal DPD RI saja, timbul pernyataan DPD RI hanya mengurusi perutnya saja. Jadi kami memikirkan untuk kepentingan bangsa dan negara,” ucapnya.

Salah satu yang disoroti Syukur adalah terkait adanya presidential treshold (ambang batas) partai dalam mencalonkan pasangan presiden dan wakil presiden.

Adanya ambang batas tersebut menutup munculnya calon perseorangan yang memiliki kemampuan untuk menjadi pemimpin bangsa yang dapat membangun daerah.

Menurutnya DPD RI sendiri telah menyuarakan terkait calon presiden perseorangan sejak tahun 2009. Dan hal tersebut harus dikaji dalam wacana amendemen 1945.

“Kalau betul-betul bicara demokrasi, kenapa demokrasi kita seolah-olah habis dibagi oleh partai politik saja. Kenapa ada ambang batas. Kalau betul 2024 komposisinya seperti ini,  di tahun 2024 hanya ada satu calon presiden. Apakah kita mau seperti ini?” tegas Senator dari Provinsi Jambi ini.

Sementara itu, Anggota DPD RI dari Bengkulu Ahmad Kanedi mengatakan, dirinya memperoleh aspirasi masyarakat yang menginginkan adanya calon persiden perseorangan. Karena masyarakat menilai, banyak tokoh yang memiliki kemampuan menjadi presiden, tetapi justru terhambat oleh aturan yang ada.

Halaman:

Editor: Syafril Amir

Tags

Terkini

Moeldoko Jadi Sorotan Gara-Gara Sandal Jepit

Jumat, 17 September 2021 | 18:31 WIB

Buron 12 Tahun, Koruptor di Garut Diringkus

Jumat, 17 September 2021 | 16:50 WIB

Prakerja Gelombang 21 Sudah Buka, Sikat!

Kamis, 16 September 2021 | 21:00 WIB

Vaksin Merah Putih Mulai Produksi di 2022

Kamis, 16 September 2021 | 08:22 WIB

16 Jenazah Napi Lapas Tangerang Diserahkan ke Keluarga

Rabu, 15 September 2021 | 05:00 WIB

Apa Indikator Penurunan Level PPKM? Ini Kata Luhut

Selasa, 14 September 2021 | 16:35 WIB

Puluhan Ribu Data Covid Nasional Belum Diunggah

Selasa, 14 September 2021 | 13:15 WIB

Terpopuler

X