Tak Hadiri Rapat Bahas Polemik Parkir di Pekanbaru, Legislator Ngamuk dan Minta Kadishub Yuliarso Dicopot

RIAUMANDIRI.CO, PEKANBARU - Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru meradang, sebab Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Pekanbaru tak penuhi undangan rapat.

Pertemuan diharuskan terselenggara pada Selasa (14/9) lalu. Nyatanya, Kadishub Pekanbaru, Yuliarso tak hadir dalam pertemuan yang akan membahas polemik pengelolaan parkir tersebut.

"Rapatnya ditunda. Ini jadi catatan dan kami minta Kadisnya yang datang, jangan coba-coba diwakilkan," kata Ketua Komisi II DPRD Pekanbaru, Fathullah, Kamis (16/9).

Parahnya lagi, ketidakhadiran Dishub ini tanpa keterangan, seolah-olah menganggap remeh panggilan yang dilayangkan oleh legislatif.

Agenda rapat Komisi II ini, sejatinya membahas pungutan parkir di toko ritel modern yang sudah dilaksanakan sejak 1 September 2021 lalu melalui pengelola pihak ketiga PT Yabisa Sukses Mandiri (YSM).

Pemanggilan dilakukan karena banyaknya desakkan dari masyarakat yang mengaku resah dan meminta agar Pemko Pekanbaru melalui Dishub melakukan evaluasi parkir. Apalagi, Dishub membuat kebijakan dan terobosan di tengah warga kesulitan akibat wabah pandemi Covid-19.

"Pikiran Dishub ini jangan uang dan uang saja, boleh menambah PAD, tapi pikirkan juga masyarakat yang sedang susah di masa pandemi. Kami minta, hentikan pungutan parkir di Indomaret dan Alfamart ini," pinta Fathullah.

Dalam kondisi saat ini, Kepala Dishub Pekanbaru diminta bertanggung jawab atas kegaduhan yang terjadi saat ini dan belajar agar tidak dimanfaatkan segelintir orang.

"Kalau memang tidak mampu lagi menjadi Kadis, silakan mundur. Masih banyak pejabat lain yang bisa bekerja," tegasnya.

Selain mempertanyakan pungutan parkir di toko ritel modern, Komisi II DPRD Pekanbaru mempertanyakan juga kontrak parkir yang diserahkan kepada pihak ketiga selama 10 tahun.